menjelaskan pembentukan pemerintahan darurat republik indonesia (PDRI)

Latar belakang terbentuknya PDRI

            Pemimpin republic di Jawa telah menduga kemungkinan agresi Belanda II dan telah membuat rencana menghadapi kemungkinan itu. Pada bulan November 1948, wakil presiden Hatta mengajak Mr. Syafruddin Prawiranegara- Menteri kemakmuran Republik- ke Bukittinggi, dan Hatta kembali ke Yogyakarta Syafruddin tetap tinggal untuk mempersiapkan kemungkinan pembentukan sebuah pemerintahan darurat di Sumatra- seandainya ibu kota Republik di Jawa jatuh ke tangan Belanda. Pertengahan Desember 1948, perdana menteri India Jawaharlal Nehru mengirim sebuah pesawat untuk membawa Soekarno dan Hatta keluar Jawa. Dalam perjalanan keluar Jawa, pesawat itu akan singgah di bukitinggi, disini hatta akan tinggal untuk mengepalai pemerintahan darurat sementara presiden soekarno terbang ke New Delhi, dan dari sana ke New York mengajukan masalah Republik ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tetapi sebelum pesawat Nehru sampai di Yogyakarta, pesawat tersebut tertahan di Singapura karena pemerintah Belanda menolak member izin melintasi daerah mereka dan memberikan hak mendarat di Jakarta.1.jadi, Soekarno dan Hatta masih berada di Yogyakarta pada tanggal 19 Desember ketika belanda menyerang dan menduduki kota itu.2.

            Di Bukitinggi, ketika mendengar berita belanda menyerang Yogyakarta Syafruddin pada mulanya tidak percaya bahwa pemerintahan Republik dapat hancur sedemikian cepatnya atau bahwa hampir smua anggota cabinet, termasuk Soekarno dan Hatta telah membiarkan diri mereka tertahan. Dia menduga bahwa laporan itu mungkin hanya propaganda Belanda.3. dan merasa kurang pasti dengan legalitas kekuasaanya, dia menunda pembentukan pemerintahan darurat di Sumatra sampai sesudah dia, bersama dengan para pemimpin pemerintahan provinsi Sumatra dan komandan militer Sumatra yang baru colonel Hidayat, meninggalkan bukitinggi dan mundur ke Halaban, kira-kira 16 km di tenggara Payakumbuh. Mereka sampai disana 21 Desember dan segera di ikuti residen Sumatra Barat Rasjid.

            Di Halaban mereka segera menyusun strategi untuk menjawab serangan belanda. Yakin bahwa pada  saat itu pemimpin-pemimpin Republik di Jawa telah di tahan belanda,4. maka pada tanggal 22 Desember Syafrudin mengumumkan berdirinya pemerintahan darurat republic Indonesia (PDRI), dia sendiri sebagai ketua, gubernur Sumatra Mr. Tengku Moh D. Hassan sebagai wakil ketua dan Mr. Rasjid sebagai menteri keamanan.5. Cabinet mengangkat panglima angkatan darat, laut dan udara, dan menunjuk perwakilan Indonesia di India, Mr. Maramis sebagai menteri luar negeri dan menugaskannya agar membawa masalah Indonesia ke PBB.6.Mereka kemudian menunjuk Susanto- seuanya menteri dalam cabinet Hatta yang luput dari penangkapan Belanda ketika mereka meyerang Yogyakarta.

            Sejak itu PDRI memainkan peranan penting dan menjamin bahwa perjuangan melawan Belanda tetap di pimpin oleh pemerintahan yang sah yang di akui oleh republic di seluruh nusantara. PDRI merupakan symbol nasional dan faktor pemersatu, khususnya bagi pasukan gerilya yang terpencar di seluruh Jawa dan Sumatra, karena pemerintahan Syafruddin diakui oleh pasukan Republik (dibawah panglima besar sudirman). Sebagai pengganti yang sah dari pemerintahan Soekarno dan Hatta. Penulis sejarah Sumatra Barat Mestika Zed mempertanyakan apa yang akan terjadi bagi perjuangan kemerdekaan Republik seandainya PDRI tidak mendapatkan kesetiaan dari Sudirman dan perwira bawahannya di Jawa dan Sumatra.

            Sebelum meninggalkan Halaban, pemimpin republic memencar. Syafruddin dan kebanyakan menterinya berangkat ke selatan unuk mendirikan pemerintahan mobil di bidang alam, di perbatasan Sumatra barat dengan Jambi. Colonel Hidayat dan komandemen militer Sumatra bernagkat ke utara, berhenti untuk beberapa minggu di rao, di bagian utara Sumatra barat dan kemudian melanjutkan “long march” ke Aceh disana Hidayat membentuk markas komando, militer Sumatra di daerah yang tidak pernah terjamah oleh Belanda. Mr. Rasjid dan anggata pemerintahan Sumatra Barat pindah ke Kototinggi, suatu nagari di pegunungan di luar Suliki, sebelah utara Payakumbuh. Ia ditemani oleh Catib Sulaiman dan Anwan Sutansaidi, sampai disana 24 desember dan membentuk pemerintahan militer Sumatra barat di kantor perwakilan nagari.