Perilaku tersebut dengan undang-undang anti KKN

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ini memuat ketentuan yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang khusus ditujukan kepada para penyelenggara negara dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara. Undang-undang ini dilengkapi satu keppres dan empat peraturan pemerintah dan merupakan juklak yang berisi tentang pemeriksaan kekayaan penyelenggara negara dan pembentukan komisi pemeriksa kekayaan penyelenggara negara.

#semoga benar